Merdeka.com - Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi tak gentar menghadapi kubu capres dan cawapres Prabowo - Hatta yang memiliki koalisi tenda besar. Menurut mereka, dalam pemilihan presiden mendatang kemenangan bukan ditentukan banyaknya koalisi melainkan rakyat yang menentukan.
"Dengan memiliki partai politik yang banyak, tentunya di atas kertas mempunyai suara lebih besar. Seknas enggak gentar karena kita punya Jokowi yang maju jadi capres karena desakan dan kemauan rakyat. Jumlah koalisi tak berarti menang dalam Pilpres. Jadi saya rasa lebih nyaman berkoalisi dengan rakyat karena rakyat yang menentukan," kata Sekjen Seknas Jokowi Dono Prasetyo kepada merdeka.com, Jumat (30/5).
Topik pilihan: Jokowi-JK | Prabowo-Hatta
Dia mengatakan, tim relawannya juga akan fokus terjun ke masyarakat untuk mempromosikan visi misi Jokowi - JK. "Seknas memberikan informasi yang benar door to door mengenai visi misi. Kita juga akan fokus pada kampanye track record Jokowi - JK," tuturnya.
Selain itu, terkait dengan mengantisipasi isu kampanye hitam dan isu SARA, pihaknya sudah memiliki cara tersendiri, yakni mempelajari isu kampanye hitam dan mencari fakta yang sesungguhnya. "Serta kita juga akan menyebarkan aktivitas kegiatan Jokowi, misalnya sudah dibuktikan dengan jadi imam dalam salat jamaah," tandasnya.
Senin, 02 Juni 2014
Sabtu, 24 Mei 2014
Ini Dia Fakta dan Mitos Seputar Kanker Payudara
Seperti yang dilansir dari laman MeetDoctor.com, beberapa mitos dan dan fakta seputar kanker payudara di antaranya:
Mitos:Wanita yang memiliki payudara kecil, berisiko lebih kecil terkena kanker payudara.
Fakta: Ukuran payudara sama sekali tidak mempengaruhi risiko terkena kanker payudara. Namun, payudara yang berukuran besar akan sulit untuk mendeteksi kanker payudara.
Mitos:Kanker payudara adalah penyakit turunan. Jadi hanya wanita yang memiliki latar belakang keluarga pengidap kanker lah yang dapat terkena kanker payudara
Fakta: Sekitar 70 persen wanita penderita kanker payudara justru tidak memiliki riwayat keluarga pengidap kanker. Namun, jika ada keluarga yang terkena kanker payudara, misalnya ibu atau saudari sendiri, itu artinya risiko Anda terkena kanker payudara akan meningkat.
Mitos:Pemeriksaan secara rutin dengan mammograms dapat meningkatkan risiko kanker payudara akibat radiasi.
Fakta: Hal ini memang benar, bahwa mammograms menggunakan radiasi. Tetapi jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan manfaat dari tes tersebut. Mammograms dapat mendeteksi adanya benjolan jauh lebih dulu sebelum Anda merasakan adanya masalah di payudara Anda.
Mitos:Menggunakan bra berkawat dapat meningkatkan risiko terkena kanker payudara.
Fakta: Teori bahwa menggunakan bra berkawat dapat menyebabkan kanker payudara adalah mitos belaka. Penggunaan bra berkawat tidak dapat memicu terjadinya kanker payudara.
Mitos:Kanker payudara selalu berawal dengan adanya benjolan.
Fakta: Benar, namun tidak hanya benjolan saja. Selain benjolan, gejala awal dari kanker payudara adalah pembengkakan, iritasi, puting menjadi kemerahan atau bersisik. Dan, kanker payudara juga dapat menyebar hingga ke bagian ketiak.
Mitos:Wanita dengan berat badan yang berlebih, memiliki risiko lebih besar daripada yang berbadan normal.
Fakta: Penderita obesitas memiliki risiko tinggi terkena kanker payudara, terutama setelah memasuki masa menopause.
Nah Ladies, jangan terlalu percaya dengan adanya mitos ini-itu yang belum diketahui secara pasti kebenarannya. Makanya, lakukan pemeriksaan secara rutin guna mengetahui secara pasti tentang kesehatan payudara Anda.
Sumber: MeetDoctor.com
Jumat, 23 Mei 2014
Siapa Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK?
"Belum (ditunjuk), besok keputusannya," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/5).
Sementara itu, di kubu lawan, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD ketua tim pemenangan pasangan yang didukung Gerindra, PPP, PKS, PAN dan Golkar itu. Sore nanti, Mahfud akan memimpin rapat perdana pemenangan di kantor DPP Partai Gerindra.
Soal ketua tim pemenangan Jokowi-JK, sejumlah nama memang sudah disebut-sebut. Salah satunya adalah Jendral TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini diungkapkan Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat.
"Saya gabung dengan Tim Pak Luhut (Panjaitan) yang katanya ditunjuk jadi ketua tim pemenangan," kata Suaidi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (22/5).
Kabar ini tidak mengejutkan jika melihat pengunduran diri Luhut sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar demi mendukung Jokowi-JK. Bahkan, Jokowi mengakui sudah bekerja sama dengan Luhut sejak pendeklarasiannya sebagai capres pada 14 Maret lalu.
"Sejak awal Pak Luhut memang membantu kita banyak. Dalam mengorganisasi relawan, organisasi tim, sebelum tim ini terbentuk," kata Jokowi .
Selain Luhut, tiga nama lain yang disebut-sebut adalah Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono , Khofifah Indar Parawansa dan Puan Maharani . Nama Hendropriyono yang merupakan mantan Kepala BIN ini bahkan sempat mencuat jauh-jauh hari sebelum JK ditunjuk sebagai cawapres Jokowi .
"Saya baru tahu dan saya baru dengar (jadi ketua tim pemenangan). Calon presidennya ( Jokowi ) datang. Kenapa tidak ditanyakan ke beliau," ujar Hendropriyono usai pengukuhannya sebagai Guru Besar Filsafat Intelijen di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).
Nama Puan Maharani juga disebut-sebut sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK lantaran sudah ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pilpres untuk internal PDIP. Pada Pemilu Legislatif 9 April lalu, Puan juga Ketua Bappilu PDIP. Sinyal Puan menjadi Ketua Tim Pemenangan juga tampak saat dia memimpin Jokowi-JK mendaftarkan diri ke KPU Minggu 19 Mei lalu.
Khofifah, yang sudah ditunjuk Jokowi sebagai juru bicaranya, juga dikabarkan punya peluang besar menjadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK. Bahkan, Khofifah sudah menyatakan tidak khawatir dengan penunjukan Mahfud MD oleh kubu lawan.
Khofifah Indar justru meragukan pengaruh Mahfud MK bagi warga Nadhlatul Ulama (NU). "Kalau identifikasi masing-masing kita itu memang NU, tapi antara yang pengurus NU dan yang bukan pengurus akan sangat berbeda," kata Khofifah yang juga Ketua Umum Muslimat NU ini saat dihubungi merdeka.com
Menurut Khofifah, kebetulah Mahfud MD bukan pengurus NU. Sementara, JK yang menjadi pendamping Jokowi , adalah Mustasyar di PBNU. "Dulu Mustasyar di Sulsel, bapaknya Pak JK tokoh NU di Sulsel," kata Khofifah.
Dia menilai, posisi struktural di organisasi NU lebih bisa membangun afiliasi psikologis, politik dan ideologis. "Makanya, bahasa saya itu lebih nyetrum Pak JK (ketimbang Mahfud)," kata menteri urusan wanita di era Presiden Gus Dur ini.
Kamis, 22 Mei 2014
Sosiolog Indonesia: Pilih Presiden yang 'Merangkul'
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ikatan Sosiolog Indonesia merekomendasikan agar dalam Pemilu Presiden 2014 masyarakat memilih pemimpin yang merangkul dan bersandar pada "people power" atau kekuatan rakyat.
"Jangan terulang lagi muncul pemimpin yang otoritarian, meskipun dikemas dalam kemasan baru," kata Ketua Nasional Ikatan Sosiolog Indonesi (ISI), Dwia Aries Tina Palubuhu saat ditemui seusai Konferensi Nasional Sosiolog III di Universitaas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (21/5).
Menurut Dwia yang juga Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu, masyarakat harus dapat menangkap klu yang diberikan masing-masing capres dalam penyampaian kampanye. Presiden mendatang, menurut dia, jangan sampai memiliki pola kepemimpinan yang kohesif, kaku, dan memprioritaskan elit partai politik pengusungnya saja dalam mengambil kebijakan, melainkan kepemimpinan yang lues yang berorientasi pada suara rakyat.
Sejak awal, kata dia, masyarakat harus dapat mengkritisi apakah proses pencapaian kekuasaan calon bersangkutan berpotenasi transaksional atau tidak. Praktik politik transaksional hanya akan memunculkan pola pemerintahan yang pragmatis. "Memang partai politik akan selalu menjadi kendaraan politik secara formal, tapi kita harus melihat apakah jalur yang dia pakai adalah jalur yang masif, dan berlandas pada people power. Kalau demikian maka itu yang kita pilih," tuturnya.
Sementara itu, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito dalam kesempatan yang sama mengatakan praktik politik di Indonesi masih belum dapat menjadi contoh. Elit partai masih sering memposisikan politik sebagai komoditas. Masyarakat, menurut dia, jangan sampai terkecoh dengan kemungkinan penggiringan isu politik menuju politik identitas.
Menurut Arie saat ini Indonesia sadang bertarung melawan kapitalisme global, sehingga jangan sampai dibenturkan dengan persoalan identitas agama, suku, rasa atau identitas lainnya dalam muatan kampanye. "Pilpres mendatang bukan sekedar pilpres, tapi pemilihan pemimpin. Memilih presiden itu gampang tapi preasiden belum tentu saorang pemimpin," kata Arie.
"Jangan terulang lagi muncul pemimpin yang otoritarian, meskipun dikemas dalam kemasan baru," kata Ketua Nasional Ikatan Sosiolog Indonesi (ISI), Dwia Aries Tina Palubuhu saat ditemui seusai Konferensi Nasional Sosiolog III di Universitaas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (21/5).
Menurut Dwia yang juga Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar itu, masyarakat harus dapat menangkap klu yang diberikan masing-masing capres dalam penyampaian kampanye. Presiden mendatang, menurut dia, jangan sampai memiliki pola kepemimpinan yang kohesif, kaku, dan memprioritaskan elit partai politik pengusungnya saja dalam mengambil kebijakan, melainkan kepemimpinan yang lues yang berorientasi pada suara rakyat.
Sejak awal, kata dia, masyarakat harus dapat mengkritisi apakah proses pencapaian kekuasaan calon bersangkutan berpotenasi transaksional atau tidak. Praktik politik transaksional hanya akan memunculkan pola pemerintahan yang pragmatis. "Memang partai politik akan selalu menjadi kendaraan politik secara formal, tapi kita harus melihat apakah jalur yang dia pakai adalah jalur yang masif, dan berlandas pada people power. Kalau demikian maka itu yang kita pilih," tuturnya.
Sementara itu, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito dalam kesempatan yang sama mengatakan praktik politik di Indonesi masih belum dapat menjadi contoh. Elit partai masih sering memposisikan politik sebagai komoditas. Masyarakat, menurut dia, jangan sampai terkecoh dengan kemungkinan penggiringan isu politik menuju politik identitas.
Menurut Arie saat ini Indonesia sadang bertarung melawan kapitalisme global, sehingga jangan sampai dibenturkan dengan persoalan identitas agama, suku, rasa atau identitas lainnya dalam muatan kampanye. "Pilpres mendatang bukan sekedar pilpres, tapi pemilihan pemimpin. Memilih presiden itu gampang tapi preasiden belum tentu saorang pemimpin," kata Arie.
Senin, 05 Mei 2014
Survei SMRC: Elektabilitas Jokowi Masih di Atas Probowo
Liputan6.com, Jakarta - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei untuk melihat peta koalisi pemilu presiden 9 Juli mendatang. Hasil survei menyimpulkan, hanya ada 2 calon kuat peserta pilpres yakni Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto.
"Kalau koalisi maksimal dibangun atas dasar 4 calon dari 4 atau 5 kekuatan partai teratas, calon yang kompetitif hanya dua, Jokowi dan Prabowo," kata peneliti SMRC Sirajuddin Abbas, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (4/5/2014).
SMRC menjelaskan, nama Aburizal Bakrie dari Partai Golkar tak masuk karena elektabilitasnya rendah. Begitu juga nama peserta konvensi Partai Demokrat, diprediksi tak akan ada yang kuat.
"Aburizal terlalu jauh di bawah, bahkan di bawah perolehan partainya. Dahlan dari konvensi Demokrat juga masih jauh. Demikian juga Mahfud," imbuhnya.
Hasil survei SMRC menyebutkan, seandainya pilpres diadakan saat ini, elektabilitas Jokowi mencapai 51,6%, Prabowo 35,7%, dan belum tahu 12,7%.
Dari beberapa bulan pengamatan SMRC, antara 2 tokoh capres tersebut memiliki perbedaan soal elektabilitas. Sirajuddin mengatakan, meski masih berada di posisi atas, tapi elektabilitas Jokowi mulai terusik Prabowo.
"Dalam 5 bulan terakhir, dalam simulasi 3 calon, Prabowo cenderung menguat, Jokowi fluktuatif, cenderung stagnan atau sedikit melemah," pungkas Sirajuddin.
SMRC menggelar survei dengan sampel 2.015 orang. Margin of error mencapai 2,2%. Responden diwawancarai lewat tatap muka mulai 20 April hingga 24 April 2014. (Mut) - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2045301/survei-smrc-elektabilitas-jokowi-masih-di-atas-probowo#sthash.2jA4ulXi.dpuf
"Kalau koalisi maksimal dibangun atas dasar 4 calon dari 4 atau 5 kekuatan partai teratas, calon yang kompetitif hanya dua, Jokowi dan Prabowo," kata peneliti SMRC Sirajuddin Abbas, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Minggu (4/5/2014).
SMRC menjelaskan, nama Aburizal Bakrie dari Partai Golkar tak masuk karena elektabilitasnya rendah. Begitu juga nama peserta konvensi Partai Demokrat, diprediksi tak akan ada yang kuat.
"Aburizal terlalu jauh di bawah, bahkan di bawah perolehan partainya. Dahlan dari konvensi Demokrat juga masih jauh. Demikian juga Mahfud," imbuhnya.
Hasil survei SMRC menyebutkan, seandainya pilpres diadakan saat ini, elektabilitas Jokowi mencapai 51,6%, Prabowo 35,7%, dan belum tahu 12,7%.
Dari beberapa bulan pengamatan SMRC, antara 2 tokoh capres tersebut memiliki perbedaan soal elektabilitas. Sirajuddin mengatakan, meski masih berada di posisi atas, tapi elektabilitas Jokowi mulai terusik Prabowo.
"Dalam 5 bulan terakhir, dalam simulasi 3 calon, Prabowo cenderung menguat, Jokowi fluktuatif, cenderung stagnan atau sedikit melemah," pungkas Sirajuddin.
SMRC menggelar survei dengan sampel 2.015 orang. Margin of error mencapai 2,2%. Responden diwawancarai lewat tatap muka mulai 20 April hingga 24 April 2014. (Mut) - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2045301/survei-smrc-elektabilitas-jokowi-masih-di-atas-probowo#sthash.2jA4ulXi.dpuf
Pertandingan Anas Vs Sang Sutradara
Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Oscar Ferry, Sugeng Triono
Dibalut rompi orange tahanan, Anas Urbaningrum keluar dari mobil tahanan di Gedung Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat 2 Mei 2014 siang. Hari yang kerap disebut-sebut sebagai hari keramat di lembaga pimpinan Abraham Samad itu.
Hari itu pula hari pertama Anas mendekam di tahanan KPK, tepatnya Jumat 10 Januari 2014 lalu. Sudah belasan kali Anas mendatangi lembaga anti rasuah itu. Kali ini, ia akan menjalani pemeriksaan penyidik KPK, sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau hadiah terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sport Centre Hambalang.
Sejak ditahan KPK, Anas bak selebriti. Tak heran saat ia tiba di Gedung KPK, semua kamera tertuju kepada Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Siang itu, Anas menanggapi soal kesaksian Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hari itu bersaksi pada persidangan kasus bailout dana Bank Century.
Namun bukan mengomentari kesaksian Direktur Bank Dunia itu, ia justru mempertanyakan kesaksian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan kasus itu. Menurut Anas, SBY mengetahui perkara dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Anas pun heran, mengapa hingga saat ini KPK belum meminta keterangan SBY sebagai saksi. "Memang Pak SBY pernah bilang saya tidak tahu, saya tidak dilapori, dan seterusnya. Tetapi yang saya tahu, Pak SBY tahu betul tentang itu dan dilapori, tetapi sampai sekarang yang saya heran kenapa tidak dimintai kesaksian dalam kasus Bank Century?" ujar Anas di Gedung KPK.
Pada kesempatan itu, Anas juga mengatakan KPK yang sedang mendalami dugaan aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Maka itu Anas berharap KPK seharusnya juga memeriksa SBY dan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Anas berasalan, keduanya merupakan saksi fakta yang keterangannya penting untuk dimintai dalam perkara ini. "Yang penting dari kasus saya ini yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY, tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian."
"Padahal, menurut saya, Pak SBY itu saksi fakta yang penting juga Mas Ibas, kesan saya juga sama dalam kasus Bank Century," sambung Anas.
SBY dan Ibas diajukan sebagai saksi meringankan kasus Hambalang. Uang Rp 250 juta itu dikabarkan adalah pemberian dari SBY kepada Anas, Rp 200 jutanya disebut-sebut digunakan sebagai uang muka pembelian mobil Toyota Harrier. Mobil tersebut yang kemudian disangkakan KPK kepada Anas sebagai gratifikasi proyek Hambalang.
Kuasa Hukum Anas, Firman Wijaya menyebutkan, sebelum Kongres Demokrat 2010 lalu di Bandung, ada pertemuan antara Anas, SBY, dan Seskab Sudi Silalahi. Dalam pertemuan itu disampaikan kepada Anas apa jadinya jika partai Demokrat dipimpin Marzuki Alie.
Kesaksian Sri Mulyani
Pada saat bersamaan, Sri Mulyani di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta mengungkapkan sejumlah kesaksian seputar pemutusan Bank Century sebagai bank gagal sistemik. Namun kesaksian Direktur Bank Dunia itu tak jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Tak ada fakta baru yang diungkapkan.
Di antaranya soal dirinya mendapat laporan kondisi Bank Century saat berada di Washington DC, Amerika Serikat. Saat itu, 13 November 2008, dia mendapat laporan melalui teleconference dengan petinggi-petinggi Bank Indonesia (BI).
Ia mengaku tidak begitu tahu siapa saja petinggi BI yang ikut dalam teleconference itu. Tapi dari suara yang ia dengar ada Muliaman Hada, Siti Fadjrijah, dan Miranda Swaray Goeltom. Dalam teleconference dibahas mengenai krisis perekonomian yang melanda dunia. Pada 2008 seluruh negara terkena dampak akibat krisis ekonomi tersebut.
"Instruksinya Indonesia harus siap hadapi krisis dan tidak masuk dalam IMF. Maka keluar Perppu mengenai penjaminan LPS, FPJP, dan JPSK. Diinstruksikan oleh Presiden dan Wapres, Indonesia tak boleh kena krisis dan tidak boleh beri jaminan penuh," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengaku melaporkan hasil rapat yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 kepada SBY. Rapat yang membahas bailout Bank Century itu dihadiri sejumlah pejabat Lembaga Penjamin Sosial (LPS), petinggi Bank Indonesia, dan Dirjen Pajak yang saat itu dijabat Agus Martowardojo.
Sri Mulyani yang kala itu sebagai Ketua KSSK melaporkan hasil rapat ke Presiden SBY melalui pesan singkat. "Sesudah pengambilan keputusan saya lapor ke presiden cc wapres melalui pesan singkat. Masih di hari Jumat itu. Setelah itu kami rapat lagi," kata Sri di muka sidang.
Sri Mulyani juga menghadap Wapres yang saat itu Jusuf Kalla (JK) mengenai pengambilan putusan dalam rapat KSSK. Sri juga membenarkan, dirinya melapor ke JK bersama Gubernur BI saat itu, Boediono.
"Kami menghadap ke JK bersama Gubernur BI pada 25 November 2008 disampaikan Century berdampak sistemik dan sudah diambil alih oleh LPS," katanya.
Pada sidang itu, Sri Mulyani juga mengaku merasa didesak saat rapat KSSK pada 21 November 2008. "Dalam rapat KSSK, saya diminta oleh Bank Indonesia pada tanggal dan hari itu juga untuk segera menentukan apakah akan menutup Bank Century atau menyelamatkan bank tersebut," katanya.
Sri yang saat itu menjabat Ketua KSSK akhirnya meminta waktu kepada BI untuk pengambilan keputusan. Tapi oleh BI dia hanya diberi 4,5 jam untuk memutuskan status Bank Century. Sebab, status Bank Century harus diputuskan pada saat itu juga.
Sri akhirnya memutuskan Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik. Mengingat, waktu yang diberikan sangat mepet. Berdasar itu, Bank Century akhirnya diambil alih LPS dengan nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar. Hal tersebut ditujukan agar rasio kecukupan modal (CAR) menjadi positif 8%.
Selain itu, Sri mengaku keputusan menyelamatkan Bank Century juga ditujukan untuk mencegah krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. "Malam hari itu dibutuhkan Rp 632 miliar dengan pertimbangan mencegah sistem keuangan rusak yang nilainya Rp 1,7 triliun."
"Sebagai pembuat kebijakan saya pertimbangkan keluarkan Rp 632 miliar dengan sistem keuangan, agar masyarakat tidak resah, seperti yang terjadi tahun 1997 dan 1998," imbuhnya.
Alasan tidak menutup Bank Century juga didukung untuk mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, BI melaporkan ada 18 bank lain yang juga bermasalah seperti Century. Pemerintah saat itu tidak menginginkan Indonesia terjerat krisis moneter untuk kedua kalinya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebutkan, Boediono saat menjabat Gubernur BI pernah mengeluarkan rilis kepada media terkait kondisi perbankan Indonesia. Rilis tersebut menyebutkan tentang penilaian kondisi perbankan Indonesia yang masih stabil dan sehat.
Alasan Boediono mengeluarkan pernyataan dalam rilis yang dikeluarkan pada 14 November 2008 tersebut tak lain agar masyarakat tenang. "Tujuannya untuk menenangkan masyarakat," kata Sri Mulyani.
Data Dana Kampanye
Anas akan menyerahkan data dan informasi terkait dana kampanye Partai Demokrat pada 2009 seperti yang kerap diutarakannya dalam berbagai kesempatan. Namun hingga kini data tersebut belum juga diserahkan kepada KPK. Mungkinkan ia sengaja menunggu saat yang tepat?
"Nanti kalau sudah lengkap, insyaallah akan diserahkan," kata Anas di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 17 April lalu.
Menurut Anas, dirinya tengah mempersiapkan penjelasan secara tertulis terkait data dan dokumen dana kampanye Partai Demokrat 2009. Alasannya, agar para penyidik mengerti guna bisa menelaahnya lebih jauh. "Nanti kalau tidak dijelaskan ya tidak tahu kan, nanti tidak bisa membaca data itu," ujarnya.
Naman beberapa waktu lalu Anas juga mengaku telah menyerahkan informasi dan data kepada KPK terkait dana kampanye Pilpres 2009 yang diduga menggunakan sumber fiktif. Data itu disebut-sebut berisi hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pilpres 2009.
Dari data audit itu, terlihat bahwa dari daftar penyumbang, apakah itu perseorangan atau korporasi, dana yang terkumpul jumlahnya sebesar Rp 232 miliar. Anas mengatakan, daftar penyumbang perseorangan maupun korporasi itu bukan dalam arti sesungguhnya. Melainkan penyumbang fiktif.
"Itu ada sebagian penyumbang perseorangan dan korporasi yang sesunguhnya tidak menyumbang atau hanya dipakai namanya saja," kata Anas usai menyelesaikan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 21 Maret lalu.
Anas menilai, daftar penyumbang fiktif itu yang perlu ditindaklanjuti lebih jauh oleh KPK. Sebab, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu kemudian mengaitkan sumbangan dana yang menggunakan sumber fiktif itu dengan kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Anas menuding demikian, mengingat pencairan dana FPJP Bank Century yang mencapai sekitar Rp 7,4 triliun itu terjadi tidak dalam rentang waktu yang lama sebelum penyelenggaraan Pilpres 2009. Apalagi, SBY saat itu maju sebagai capres dari Partai Demokrat.
Sutradara di Balik Nazar
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin memang kerap 'bernyanyi'. Bahkan, 'nyanyian' Nazaruddin tak jarang turut menjerat pihak lain menjadi tersangka kasus korupsi. Sasaran tembak Nazaruddin belakangan adalah Anas. Anas seolah tahu semua di balik nanyian sang burung Nazar. Ia pun menuding, ada sutradara di balik Nazaruddin selama ini.
"Kalau itu ada sutradaranya kan. Nazar nggak penting di situ, yang penting sutradaranya," kata Anas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin 28 April lalu.
Sutradara di balik Nazaruddin menurut Anas bukan orang sembarangan. Namun, ia enggan menyebut siapa sutradara yang dimaksudnya itu. "Sutradaranya yang pasti orang kuatlah," kata Anas.
Hari itu pula hari pertama Anas mendekam di tahanan KPK, tepatnya Jumat 10 Januari 2014 lalu. Sudah belasan kali Anas mendatangi lembaga anti rasuah itu. Kali ini, ia akan menjalani pemeriksaan penyidik KPK, sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau hadiah terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sport Centre Hambalang.
Sejak ditahan KPK, Anas bak selebriti. Tak heran saat ia tiba di Gedung KPK, semua kamera tertuju kepada Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu. Siang itu, Anas menanggapi soal kesaksian Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hari itu bersaksi pada persidangan kasus bailout dana Bank Century.
Namun bukan mengomentari kesaksian Direktur Bank Dunia itu, ia justru mempertanyakan kesaksian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam persidangan kasus itu. Menurut Anas, SBY mengetahui perkara dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Anas pun heran, mengapa hingga saat ini KPK belum meminta keterangan SBY sebagai saksi. "Memang Pak SBY pernah bilang saya tidak tahu, saya tidak dilapori, dan seterusnya. Tetapi yang saya tahu, Pak SBY tahu betul tentang itu dan dilapori, tetapi sampai sekarang yang saya heran kenapa tidak dimintai kesaksian dalam kasus Bank Century?" ujar Anas di Gedung KPK.
Pada kesempatan itu, Anas juga mengatakan KPK yang sedang mendalami dugaan aliran dana proyek Hambalang ke Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Maka itu Anas berharap KPK seharusnya juga memeriksa SBY dan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
Anas berasalan, keduanya merupakan saksi fakta yang keterangannya penting untuk dimintai dalam perkara ini. "Yang penting dari kasus saya ini yang sangat penting untuk dimintai kesaksian adalah Pak SBY, tetapi sampai sekarang Pak SBY belum dimintai kesaksian atau didatangi oleh penyidik untuk dimintai kesaksian."
"Padahal, menurut saya, Pak SBY itu saksi fakta yang penting juga Mas Ibas, kesan saya juga sama dalam kasus Bank Century," sambung Anas.
SBY dan Ibas diajukan sebagai saksi meringankan kasus Hambalang. Uang Rp 250 juta itu dikabarkan adalah pemberian dari SBY kepada Anas, Rp 200 jutanya disebut-sebut digunakan sebagai uang muka pembelian mobil Toyota Harrier. Mobil tersebut yang kemudian disangkakan KPK kepada Anas sebagai gratifikasi proyek Hambalang.
Kuasa Hukum Anas, Firman Wijaya menyebutkan, sebelum Kongres Demokrat 2010 lalu di Bandung, ada pertemuan antara Anas, SBY, dan Seskab Sudi Silalahi. Dalam pertemuan itu disampaikan kepada Anas apa jadinya jika partai Demokrat dipimpin Marzuki Alie.
Kesaksian Sri Mulyani
Pada saat bersamaan, Sri Mulyani di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta mengungkapkan sejumlah kesaksian seputar pemutusan Bank Century sebagai bank gagal sistemik. Namun kesaksian Direktur Bank Dunia itu tak jauh berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Tak ada fakta baru yang diungkapkan.
Di antaranya soal dirinya mendapat laporan kondisi Bank Century saat berada di Washington DC, Amerika Serikat. Saat itu, 13 November 2008, dia mendapat laporan melalui teleconference dengan petinggi-petinggi Bank Indonesia (BI).
Ia mengaku tidak begitu tahu siapa saja petinggi BI yang ikut dalam teleconference itu. Tapi dari suara yang ia dengar ada Muliaman Hada, Siti Fadjrijah, dan Miranda Swaray Goeltom. Dalam teleconference dibahas mengenai krisis perekonomian yang melanda dunia. Pada 2008 seluruh negara terkena dampak akibat krisis ekonomi tersebut.
"Instruksinya Indonesia harus siap hadapi krisis dan tidak masuk dalam IMF. Maka keluar Perppu mengenai penjaminan LPS, FPJP, dan JPSK. Diinstruksikan oleh Presiden dan Wapres, Indonesia tak boleh kena krisis dan tidak boleh beri jaminan penuh," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengaku melaporkan hasil rapat yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 kepada SBY. Rapat yang membahas bailout Bank Century itu dihadiri sejumlah pejabat Lembaga Penjamin Sosial (LPS), petinggi Bank Indonesia, dan Dirjen Pajak yang saat itu dijabat Agus Martowardojo.
Sri Mulyani yang kala itu sebagai Ketua KSSK melaporkan hasil rapat ke Presiden SBY melalui pesan singkat. "Sesudah pengambilan keputusan saya lapor ke presiden cc wapres melalui pesan singkat. Masih di hari Jumat itu. Setelah itu kami rapat lagi," kata Sri di muka sidang.
Sri Mulyani juga menghadap Wapres yang saat itu Jusuf Kalla (JK) mengenai pengambilan putusan dalam rapat KSSK. Sri juga membenarkan, dirinya melapor ke JK bersama Gubernur BI saat itu, Boediono.
"Kami menghadap ke JK bersama Gubernur BI pada 25 November 2008 disampaikan Century berdampak sistemik dan sudah diambil alih oleh LPS," katanya.
Pada sidang itu, Sri Mulyani juga mengaku merasa didesak saat rapat KSSK pada 21 November 2008. "Dalam rapat KSSK, saya diminta oleh Bank Indonesia pada tanggal dan hari itu juga untuk segera menentukan apakah akan menutup Bank Century atau menyelamatkan bank tersebut," katanya.
Sri yang saat itu menjabat Ketua KSSK akhirnya meminta waktu kepada BI untuk pengambilan keputusan. Tapi oleh BI dia hanya diberi 4,5 jam untuk memutuskan status Bank Century. Sebab, status Bank Century harus diputuskan pada saat itu juga.
Sri akhirnya memutuskan Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik. Mengingat, waktu yang diberikan sangat mepet. Berdasar itu, Bank Century akhirnya diambil alih LPS dengan nilai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar. Hal tersebut ditujukan agar rasio kecukupan modal (CAR) menjadi positif 8%.
Selain itu, Sri mengaku keputusan menyelamatkan Bank Century juga ditujukan untuk mencegah krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. "Malam hari itu dibutuhkan Rp 632 miliar dengan pertimbangan mencegah sistem keuangan rusak yang nilainya Rp 1,7 triliun."
"Sebagai pembuat kebijakan saya pertimbangkan keluarkan Rp 632 miliar dengan sistem keuangan, agar masyarakat tidak resah, seperti yang terjadi tahun 1997 dan 1998," imbuhnya.
Alasan tidak menutup Bank Century juga didukung untuk mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab, BI melaporkan ada 18 bank lain yang juga bermasalah seperti Century. Pemerintah saat itu tidak menginginkan Indonesia terjerat krisis moneter untuk kedua kalinya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebutkan, Boediono saat menjabat Gubernur BI pernah mengeluarkan rilis kepada media terkait kondisi perbankan Indonesia. Rilis tersebut menyebutkan tentang penilaian kondisi perbankan Indonesia yang masih stabil dan sehat.
Alasan Boediono mengeluarkan pernyataan dalam rilis yang dikeluarkan pada 14 November 2008 tersebut tak lain agar masyarakat tenang. "Tujuannya untuk menenangkan masyarakat," kata Sri Mulyani.
Data Dana Kampanye
Anas akan menyerahkan data dan informasi terkait dana kampanye Partai Demokrat pada 2009 seperti yang kerap diutarakannya dalam berbagai kesempatan. Namun hingga kini data tersebut belum juga diserahkan kepada KPK. Mungkinkan ia sengaja menunggu saat yang tepat?
"Nanti kalau sudah lengkap, insyaallah akan diserahkan," kata Anas di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 17 April lalu.
Menurut Anas, dirinya tengah mempersiapkan penjelasan secara tertulis terkait data dan dokumen dana kampanye Partai Demokrat 2009. Alasannya, agar para penyidik mengerti guna bisa menelaahnya lebih jauh. "Nanti kalau tidak dijelaskan ya tidak tahu kan, nanti tidak bisa membaca data itu," ujarnya.
Naman beberapa waktu lalu Anas juga mengaku telah menyerahkan informasi dan data kepada KPK terkait dana kampanye Pilpres 2009 yang diduga menggunakan sumber fiktif. Data itu disebut-sebut berisi hasil audit akuntan independen tentang penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pilpres 2009.
Dari data audit itu, terlihat bahwa dari daftar penyumbang, apakah itu perseorangan atau korporasi, dana yang terkumpul jumlahnya sebesar Rp 232 miliar. Anas mengatakan, daftar penyumbang perseorangan maupun korporasi itu bukan dalam arti sesungguhnya. Melainkan penyumbang fiktif.
"Itu ada sebagian penyumbang perseorangan dan korporasi yang sesunguhnya tidak menyumbang atau hanya dipakai namanya saja," kata Anas usai menyelesaikan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 21 Maret lalu.
Anas menilai, daftar penyumbang fiktif itu yang perlu ditindaklanjuti lebih jauh oleh KPK. Sebab, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu kemudian mengaitkan sumbangan dana yang menggunakan sumber fiktif itu dengan kasus pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Anas menuding demikian, mengingat pencairan dana FPJP Bank Century yang mencapai sekitar Rp 7,4 triliun itu terjadi tidak dalam rentang waktu yang lama sebelum penyelenggaraan Pilpres 2009. Apalagi, SBY saat itu maju sebagai capres dari Partai Demokrat.
Sutradara di Balik Nazar
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin memang kerap 'bernyanyi'. Bahkan, 'nyanyian' Nazaruddin tak jarang turut menjerat pihak lain menjadi tersangka kasus korupsi. Sasaran tembak Nazaruddin belakangan adalah Anas. Anas seolah tahu semua di balik nanyian sang burung Nazar. Ia pun menuding, ada sutradara di balik Nazaruddin selama ini.
"Kalau itu ada sutradaranya kan. Nazar nggak penting di situ, yang penting sutradaranya," kata Anas usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin 28 April lalu.
Sutradara di balik Nazaruddin menurut Anas bukan orang sembarangan. Namun, ia enggan menyebut siapa sutradara yang dimaksudnya itu. "Sutradaranya yang pasti orang kuatlah," kata Anas.
Saat disinggung, orang kuat yang dimaksud itu berkaitan dengan Cikeas? Anas menjawab dengan bernada gurau. "Saya kan bukan lurah di sana (Cikeas), mana tahu saya," ucapnya.
Cikeas sendiri merupakan daerah tempat tinggal Presiden sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama ini, kerap digelar pertemuan yang berkaitan dengan urusan Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, tempat kediaman SBY.
Seperti diketahui, Nazaruddin beberapa waktu terakhir 'bernyanyi' terkait dengan Anas Urbaningrum. Misalnya soal Anas memiliki tambang di Riau dan Kalimantan. Tak cuma itu, Nazaruddin juga menyebut Anas memiliki hotel dan menggelontorkan uang Rp 300 miliar untuk memenangi Kongres Partai Demokrat 2010 serta untuk membeli saham perdana PT Garuda Indonesia.
Soal tambang itu, Anas pun menjawab santai. "Saya pernah beli tambang, tapi di Pasar Rumput," kata Anas, Senin 21 Maret lalu. Anas juga membantah pernyataan pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, yang menyebut dia menyimpan uang Rp 2 triliun di Singapura. Dia menganggap semua pernyataan Elza dan Nazaruddin itu sebagai fitnah.
Sementara kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution menilai, penanganan kasus kliennya di KPK jalan di tempat. Advokat senior itu melihat kasus kliennya banyak dibumbui politisasi. Selama kliennya berperkara di KPK, yang terjadi adalah perang pernyataan. Substansi pernyataannya tidak lebih dari sekadar motivasi politik.
"Ini tarafnya masih pertarungan politik, saya lihat begitu. Perkara hukumnya masih stagnan," kata Adnan Buyung di Gedung KPK, Jakarta, Senin 21 April.
Buyung menegaskan, ada nuansa politik kental di dalam perang pernyataan yang terjadi selama ini. Terutama antara Anas dan SBY. Proses hukum kliennya baru bisa menemukan dugaan pemberian Toyota Harrier dalam proyek Hambalang. Namun, hal itu masih prematur untuk dijadikan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka, karena tidak cukup bukti.
"Tapi saya tidak mau ikut campur dulu, biar saja. Saya memfokuskan diri pada kasus hukumnya," ujarnya.
Perang politik itu rupanya tak sabar dituntaskan. Anas ingin segera menjalani persidangan meski berkas hukumnya belum juga rampung. Bagi dia, duduk di kursi pesakitan ibarat sebuah pertandingan, pertandingan membuktikan kebenaran.
"Kalau sidang kan bagus dong, sidang itu kesempatan untuk mempertandingkan kebenaran," ujar Anas di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 2 April.
Tak hanya Anas, publik juga sepertinya sudah tak sabar menyaksikan proses persidangan Anas, untuk mengetahui siapa sosok 'sutradara' di balik si burung Nazar itu. Atau menyaksikan tersangka baru kasus bailout Bank Century yang akan melewati Jumat keramat KPK. (Ali)
(Rochmanuddin) - See more at: http://news.liputan6.com/read/2044860/pertandingan-anas-vs-sang-sutradara#sthash.jPxQDUEW.dpuf
Cikeas sendiri merupakan daerah tempat tinggal Presiden sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama ini, kerap digelar pertemuan yang berkaitan dengan urusan Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, tempat kediaman SBY.
Seperti diketahui, Nazaruddin beberapa waktu terakhir 'bernyanyi' terkait dengan Anas Urbaningrum. Misalnya soal Anas memiliki tambang di Riau dan Kalimantan. Tak cuma itu, Nazaruddin juga menyebut Anas memiliki hotel dan menggelontorkan uang Rp 300 miliar untuk memenangi Kongres Partai Demokrat 2010 serta untuk membeli saham perdana PT Garuda Indonesia.
Soal tambang itu, Anas pun menjawab santai. "Saya pernah beli tambang, tapi di Pasar Rumput," kata Anas, Senin 21 Maret lalu. Anas juga membantah pernyataan pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, yang menyebut dia menyimpan uang Rp 2 triliun di Singapura. Dia menganggap semua pernyataan Elza dan Nazaruddin itu sebagai fitnah.
Sementara kuasa hukum Anas, Adnan Buyung Nasution menilai, penanganan kasus kliennya di KPK jalan di tempat. Advokat senior itu melihat kasus kliennya banyak dibumbui politisasi. Selama kliennya berperkara di KPK, yang terjadi adalah perang pernyataan. Substansi pernyataannya tidak lebih dari sekadar motivasi politik.
"Ini tarafnya masih pertarungan politik, saya lihat begitu. Perkara hukumnya masih stagnan," kata Adnan Buyung di Gedung KPK, Jakarta, Senin 21 April.
Buyung menegaskan, ada nuansa politik kental di dalam perang pernyataan yang terjadi selama ini. Terutama antara Anas dan SBY. Proses hukum kliennya baru bisa menemukan dugaan pemberian Toyota Harrier dalam proyek Hambalang. Namun, hal itu masih prematur untuk dijadikan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka, karena tidak cukup bukti.
"Tapi saya tidak mau ikut campur dulu, biar saja. Saya memfokuskan diri pada kasus hukumnya," ujarnya.
Perang politik itu rupanya tak sabar dituntaskan. Anas ingin segera menjalani persidangan meski berkas hukumnya belum juga rampung. Bagi dia, duduk di kursi pesakitan ibarat sebuah pertandingan, pertandingan membuktikan kebenaran.
"Kalau sidang kan bagus dong, sidang itu kesempatan untuk mempertandingkan kebenaran," ujar Anas di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 2 April.
Tak hanya Anas, publik juga sepertinya sudah tak sabar menyaksikan proses persidangan Anas, untuk mengetahui siapa sosok 'sutradara' di balik si burung Nazar itu. Atau menyaksikan tersangka baru kasus bailout Bank Century yang akan melewati Jumat keramat KPK. (Ali)
Sabtu, 03 Mei 2014
Kata Sri Mulyani soal Pernyataan Pers Boediono Saat Krisis 2008
JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, terpaksa mengeluarkan siaran pers tanggal 14 November 2008 bahwa kondisi perekonomian Indonesia stabil. Menurut dia, ketika itu Boediono ingin membuat masyarakat tetap tenang meski beredar rumor akan terjadi krisis.
"Tujuan siaran pers itu adalah untuk menenangkan masyarakat. Kalau Anda sebagai Gubernur BI mengatakan sistem keuangan perbankan tidak stabil, ya sama saja Anda mengundang orang untuk panik," kata Sri Mulyani saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014).
Siaran pers itu dikeluarkan saat kondisi perbankan dunia tidak stabil akibat persoalan Lehman Brothers. Saat itu juga beredar rumor bahwa di beberapa wilayah Indonesia telah terjadi antrean di bank. Selain itu, sebenarnya ada 23 bank yang tidak sehat.
"Tugas pemerintah menjaga perekonomian rakyat. Siapa pun pemerintah tidak akan katakan, eh ada 23 bank lho yang rapuh," ujarnya.
Meski BI menyatakan kondisi perekonomian Indonesia stabil, salah satu yang dinyatakan tidak sehat, yaitu Bank Century, mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Menurut Sri Mulyani, hal itu dilakukan sebagai langkah penyelamatan Bank Century agar tidak berdampak pada bank lain. Keputusan itu, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah terjadi krisis seperti tahun 1997-1998.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah khawatir masyarakat secara massal akan mengambil uangnya di bank jika diumumkan kondisi perekonomian tidak stabil. Masyarakat yang menyimpan uangnya di bank menjadi panik.
"Kalau semua rakyat berpikir seperti itu, orang akan langsung ambil uangnya (di bank). Itu yang terjadi tahun 1997. Itulah yang saya ingin hindari tahun 2008," jelasnya.
Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 21 November 2008, Sri Mulyani selaku Ketua KSSK menyampaikan bahwa telah memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemudian Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Tujuan siaran pers itu adalah untuk menenangkan masyarakat. Kalau Anda sebagai Gubernur BI mengatakan sistem keuangan perbankan tidak stabil, ya sama saja Anda mengundang orang untuk panik," kata Sri Mulyani saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014).
Siaran pers itu dikeluarkan saat kondisi perbankan dunia tidak stabil akibat persoalan Lehman Brothers. Saat itu juga beredar rumor bahwa di beberapa wilayah Indonesia telah terjadi antrean di bank. Selain itu, sebenarnya ada 23 bank yang tidak sehat.
"Tugas pemerintah menjaga perekonomian rakyat. Siapa pun pemerintah tidak akan katakan, eh ada 23 bank lho yang rapuh," ujarnya.
Meski BI menyatakan kondisi perekonomian Indonesia stabil, salah satu yang dinyatakan tidak sehat, yaitu Bank Century, mendapat fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Menurut Sri Mulyani, hal itu dilakukan sebagai langkah penyelamatan Bank Century agar tidak berdampak pada bank lain. Keputusan itu, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah terjadi krisis seperti tahun 1997-1998.
Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah khawatir masyarakat secara massal akan mengambil uangnya di bank jika diumumkan kondisi perekonomian tidak stabil. Masyarakat yang menyimpan uangnya di bank menjadi panik.
"Kalau semua rakyat berpikir seperti itu, orang akan langsung ambil uangnya (di bank). Itu yang terjadi tahun 1997. Itulah yang saya ingin hindari tahun 2008," jelasnya.
Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 21 November 2008, Sri Mulyani selaku Ketua KSSK menyampaikan bahwa telah memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kemudian Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Langganan:
Komentar (Atom)